Isuzu Gandeng Kemendagri dan Bapenda, Dukung Relaksasi Pajak Kendaraan di GIIAS 2025

Isuzu Kerja Sama Kemendagri serta Bapenda Gelar Sosialisasi Program Relaksasi dan Keringanan Pajak Kendaraan
Isuzu Kerja Sama Kemendagri serta Bapenda Gelar Sosialisasi Program Relaksasi dan Keringanan Pajak Kendaraan

Dalam upaya memperluas manfaat program perpajakan bagi masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak kendaraan, PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) mengambil langkah strategis dengan menggandeng Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat dan Banten. Kolaborasi ini diwujudkan dalam kegiatan sosialisasi bertajuk “Relaksasi dan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor” yang digelar di panggung GIIAS 2025.

Acara ini menjadi ajang penting yang mempertemukan pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan dan industri otomotif. Hadir sebagai pembicara adalah Rizki Widiasmoro (Kasubdit Pendapatan Kemendagri), Mukti Subagja (Kabid Pajak Bapenda Jawa Barat), serta Astri Retnadiarti (Kabid Pajak Bapenda Banten). Ketiganya memberikan pemaparan mendalam terkait kebijakan fiskal terkini yang sedang digulirkan pemerintah daerah bersama Kemendagri.

Read More

Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang berbagai insentif dan program keringanan pajak yang berlaku di tahun ini, sekaligus membangun kesadaran kolektif bahwa kebijakan perpajakan bukan semata kewajiban, tetapi juga instrumen strategis untuk membangun ekosistem transportasi yang sehat dan berkelanjutan.

“Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri, kita berharap kebijakan relaksasi ini tidak hanya mendorong kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan, tapi juga berkontribusi pada percepatan pertumbuhan sektor otomotif nasional,” tegas Danar Tri Prasetyo, Legal and Compliance Department Head PT IAMI.

Partisipasi Isuzu dalam kegiatan ini mencerminkan peran proaktif industri otomotif dalam mendukung kebijakan publik. Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi Isuzu sebagai produsen kendaraan komersial yang bertanggung jawab, tetapi juga membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat pengguna kendaraan, agar kebijakan relaksasi benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata.

Related posts