GETPOST.ID, Tiakur– Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) bekerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia menggelar lokakarya dan pelepasan tim survei kesehatan terumbu karang atau Reef Health Monitoring (RHM) yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, peneliti Universitas, LSM dan Tenaga Ahli.
Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kesehatan ekosistem terumbu karang di Taman Perairan Wilayah Mdona Hiera, Lakor, Moa dan Letti yang baru saja ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan baru melalui KEPMEN KP Nomor 5 Tahun 2022. RHM juga dilakukan di perairan Kepulauan Babar, dimana wilayah ini akan diusulkan menjadi kawasan konservasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku selanjutnya.
Penelitian yang dilaksanakan akan menggunakan metode pengamatan mengacu pada protokol RHM yaitu menggunakan Point Intercept Transect yang merupakan cara menghitung persentase tutupan substrat dasar secara acak, dengan menggunakan tali berskala atau roll meter dan diberi tanda di setiap 0,5 meter. Sedangkan untuk pendataan ikan karang menggunakan metode Underwater Visual Census yaitu metode identifikasi ikan karang dengan mengikuti transek dengan jarak 5 meter dari penyelam pendata ikan. Selain itu adapun pendataan karakteristik lokasi penyelaman, pendataan sebaran lamun, dan pendataan awal terkait tangkapan sampingan (bycatch).
Baca:
– Bersama Yayasan WWF Indonesia, AgResults Indonesia Aquaculture Challenge kembali Digelar
Survei ini menjadi langkah awal dari rangkaian kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung pendokumentasian potensi sumber daya alam dan masyarakat yang dituangkan dalam buku putih/buku profil MBD. Salah satu bagian yang diharapkan untuk diangkat adalah kondisi ekosistem pesisir di MBD. Buku ini diharapkan sebagai acuan bagi pengembangan potensi sumber daya berkelanjutan.
Pada kesempatannya, Dr. Abdul Haris, S.Pi, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, mengungkapkan dukungannya terhadap kegiatan Survei RHM di MBD karena hal ini akan menjadi data pertama setelah penetapan Kawasan Konservasi perairan yang sangat dibutuhkan bagi pengelolaan kawasan kedepannya. “Kegiatan monitoring di Wilayah Mdone Hiera, Lakor, Moa dan Letti dan Kawasan Kepulauan Babar akan menjadi data dukung penting dalam inisiasi usulan penetapan kawasan konservasi baru di Kepulauan Babar Kabupaten Maluku Barat Daya yang akan diusulkan di tahun 2022 ini“ ujarnya.
Djecky W. Laipiopa, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya, turut menyampaikan apresiasi dan dukungan atas kerja sama yang dibangun oleh Yayasan WWF Indonesia dengan pemerintah daerah. “Wilayah Maluku Barat Daya mempunyai banyak kekayaan alam, dengan dilakukannya kegiatan ini, harapannya terumbu karang dan ekosistem di wilayah MBD akan tetap terjaga dan lestari”.
Lebih lanjut Djecky mengatakan, “Begitupun dengan para nelayan tangkap dan pembudidaya ikan perlu mengetahui dampak baik dari menjaga ekosistem keanekaragaman hayati laut, di mana hal tersebut akan berdampak pada jumlah stok ikan sehingga hasil tangkapan dapat terus terjaga”, ujarnya.
Perairan MBD memiliki potensi sebagai habitat penting untuk spesies terancam punah seperti penyu hijau, hiu martil, dan beberapa jenis mamalia laut. Andreas H. Ohoiulun, Project Leader Inner Banda Arc Sub-seascape (IBAS) Yayasan WWF Indonesia mengatakan, “Melalui kegiatan RHM ini diharapkan dapat memperoleh sejumlah data dan informasi penting yang diperlukan untuk pemantapan program yang sedang dijalankan maupun untuk perencanaan ke depannya di Kabupaten Maluku Barat Daya yang akan dilakukan bersama pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, masyarakat, serta mitra terkait.”
Adapun lokakarya yang dilakukan sebelum pelaksanaan survei akan berfokus pada pemantapan metode pengambilan data RHM, pengenalan wilayah perairan laut MBD, identifikasi jenis spesies ikan dan mamalia laut, pengumpulan data, serta dokumentasi stok foto dan video kegiatan.
Lokakarya ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten MBD, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Gugus Pulau 12, Kepala Dinas Perikanan MBD, Kepala Dinas Pariwisata MBD, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Universita Pattimura, dan Tim Yayasan WWF Indonesia.
WWF dan MBD Kolaborasi untuk Kesehatan Terumbu Karang
