GETPOST.ID, Jakarta – Kondisi ekonomi global dan geopolitik yang dinamis belakangan ini merupakan momentum tepat untuk penataan ulang jaringan telekomunikasi Indonesia.
Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) menilai kondisi saat ini carut-marur sehingga perlu perbaikan menyeluruh supaya jaringan telekomunikasi tidak mengganggu estetuka kota dan membahayakan pengguna jalan.
Maka itu, APJATEL mendukung penuh upaya penataan jaringan telekomunikasi saat ini. Namun, asosiasi juga mengingatkan tekanan ekonomi global telah berdampak signifikan terhadap kemampuan finansial para penyelenggara jaringan telekomunikasi (anggota APJATEL), khususnya terhadap lonjakan biaya operasional (opex) dan biaya modal (capex) yang membebani operator.
Jadi diperlukan keseimbangan antara percepatan penataan dan keberlangsungan usaha operator agar layanan internet kepada masyarakat tetap berjalan.
Ketua Umum APJATEL Jerry Mangasas Swandy merumuskan lima poin utama yang menjadi kepedulian asosiasi terkait dinamika relokasi jaringan telekomunikasi di Indonesia:
1. Penyelesaian Cepat dan Tepat Pekerjaan Relokasi
Seluruh pekerjaan relokasi yang sedang dalam proses, terutama yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya, wajib diselesaikan secara cepat dan tepat. Ini untuk menghindari risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat. APJATEL mendesak seluruh anggota untuk memprioritaskan keselamatan publik dalam setiap tahapan pekerjaan di lapangan.
2. Proyek Strategis Nasional (PSN) Tetap Berjalan
Proyek relokasi yang terkait Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagai program strategis pemerintah akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan berlaku. APJATEL berkomitmen mendukung penuh proyek-proyek yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan dan keberlanjutan bisnis.
3. Penghentian Sementara Relokasi Non-PSN selama 1 Bulan
Mengingat tekanan ekonomi global yang memberatkan kemampuan finansial operator, APJATEL
memandang perlu menghentikan sementara waktu atau moratorium (freeze) seluruh rencana
relokasi jaringan telekomunikasi, yang program kolaborasi dengan pemerintah daerah (non-PSN).
“Freeze ini berlaku satu bulan sejak press release ini dikeluarkan. Kebijakan ini diperlukan untuk memberikan ruang napas bagi operator mengelola keuangan dan sumber daya di tengah lonjakan biaya operasional,” ujar Ketua Umum APJATEL Jerry Mangasas Swandy.
4. Pembahasan Internal APJATEL & Prioritas Layanan Masyarakat
Saat ini APJATEL tengah membahas secara komprehensif mengenai skema penataan jaringan telekomunikasi yang ideal. APJATEL memastikan, program penataan ini akan tetap dapat dijalankan di masa depan, namun dengan skema tidak mengganggu kegiatan operasional sehari-hari operator. Yang terpenting, operator jaringan telekomunikasi tetap dapat hidup dan melayani kebutuhan internet masyarakat, yang kini sama vitalnya dengan kebutuhan listrik dan air.
5. Kehati-hatian atas Informasi Tidak Resmi
APJATEL menegaskan seluruh informasi resmi hanya bersumber dari siaran pers ini. Segala informasi di luar materi official ini bukan informasi resmi APJATEL. Masyarakat dan para pemangku kepentingan diharapkan untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Sekjen APJATEL Zulfi Hadi menambahkan, APJATEL mengajak kementerian/lembaga terkait, pemda, penyelenggara jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama dalam satu meja.
Penataan jaringan telekomunikasi membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang didukung harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, seperti amanat PP No 46 Tahun 2021 dan Permendagri No 7 Tahun 2024, sehingga tercipta iklim investasi yang sehat dan efisien.
