Tuntutan Dewan Kesenian Jakarta terhadap Pengelolaan TIM dan Wisma Seni

Kawasan TIM di Cikini, Jakarta Selatan.

GETPOST.ID, Jakarta – Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM) mengalami revitalisasi total pada 2019 sampai 2022. Revitalisasi ini didukung Pergub DKI No 63/2019, yang meliputi perencanaan, pembangunan serta pengelolaan dan perawatan PKJ TIM oleh PT Jakarta Propertindo  (Jakpro) dalam kurun waktu 30 bulan sejak Pergub dikeluarkan.

Dalam perkembangannya, karena pandemi Covid-19, jangka waktu awal yang tercantum dalam Pergub 63/2019 diubah melalui Pergub 16/2022 dan berimplementasi pada perpanjangan waktu pengelolaan dan perawatan. Dana revitalisasi kawasan PKJ TIM yang mencapai Rp 1,4 triliun sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Jakpro. Dana tersebut dari pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) milik pemerintah pusat.

Read More

Pasca-pembangunan selesai, sesuai Pergub 63/2019, PT Jakpro ditugaskan untuk melakukan pengelolaan dan perawatan sarana dan prasarana PKJ TIM selama 28 tahun ke depan. Masa ini juga dihitung sebagai masa pengembalian dana pinjaman PEN. Pro dan kontra tajam mewarnai seluruh proses dari masa pembangunan sampai pengelolaan PKJ TIM sampai hari ini.  Sebab minim keterlibatan para pemangku kepentingan PKJ TIM di setiap prosesnya.

Saat ini revitalisasi sudah selesai. Berbagai fasilitas pendukung seni budaya dengan fasilitas termutakhir tersedia. Mulai gedung pementasan, studio latihan seni pertunjukan, ruang pameran, ruang sinema, ruang-ruang diskusi dan rapat, ruang podcast, kantor-kantor, dan wisma seni. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah tata kelola kawasan yang baik, transparan dan memiliki keberpihakan kepada pemangku kepentingan PKJ TIM, terutama para pegiat seni budaya. Selama kepengurusan 2 periode terakhir (2020−2023 dan 2023−2026), Dewan Kesenian Jakarta berupaya secara intensif membangun komunikasi dengan PT Jakpro.

Hal ini tidak mudah, mengingat beberapa kali pergantian manajemen PT Jakpro baik di level atas maupun di level menengah. Akibatnya, DKJ harus memulai lagi upaya komunikasi dari awal setiap ada pergantian. Inti dari komunikasi dengan PT Jakpro (termasuk  BLUD PKJ TIM) berfokus pada 4 hal:

1. Menegakkan fungsi PKJ TIM sebagaimana tercantum dalam  Keputusan Gubernur No 1007/2022, satu kesatuan  ekosistem, perencanaan dan sistem yang kolaboratif sinergis dan    berkelanjutan. Serta Peraturan Gubernur No 4/2022 yang menyebutkan bahwa PKJ  TIM adalah fasilitas berkesenian milik Pemerintah Daerah yang    berfungsi sebagai laboratorium, etalase dan barometer kesenian di   Indonesia.

2. Menegakkan fungsi DKJ dalam mendorong dan memastikan   keberpihakan kepada pegiat seni budaya dalam pengelolaan ruang dan    tata kelola kawasan melalui fungsi kuratorial  yang diatur dalam Kepgub    No. 1007 Tahun 2022. 3. Mendorong dan memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara semua   pemangku kepentingan di PKJ TIM, termasuk Akademi      Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta, PT Jakpro, BLUD PKJ TIM, Institut   Kesenian Jakarta dan Dinas Perpustakaan dan Arsip dan pegiat seni  budaya di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Berikut adalah gambaran situasi dan langkah yang ditempuh Dewan Kesenian Jakarta (DKJ):

1. Keputusan Gubernur No.1007 Tahun 2022 memberikan wewenang kepada DKJ untuk mengkurasi seluruh kegiatan yang berada di kawasan PKJ TIM baik yang berada di bawah pengelolaan PT Jakpro maupun BLUD PKJ TIM. DKJ saat ini telah membuat panduan kurasi satu pintu, yang mana di dalamnya mengutamakan kurasi artistik untuk kegiatan seni budaya seraya mengupayakan akses untuk institusi sektor lainnya seperti pendidikan, sosial, lingkungan, dan lain sebagainya melalui kurasi yang berprinsip dasar: Kebaruan Pengetahuan dan Cipta; Kemanusiaan, Keadilan dan Inklusivitas; Keberlanjutan Penghidupan Seni; dan Ekonomi Budaya. Fungsi kurasi ini masih belum berjalan sepenuhnya karena baik PT Jakpro maupun BLUD PKJ TIM terkadang masih melakukan kurasi sendiri. Ke depannya, Dewan Kesenian Jakarta akan mendorong implementasi kurasi satu pintu di tahun ini.

2. Pergub 63/2019 junto Pergub 16/2022 memberikan wewenang perawatan dan pengelolaan PKJ TIM oleh PT Jakpro hingga 28 tahun dari sejak disahkan. Selama Pergub ini masih ada, maka Jakpro berkewajiban mengelola ruang mereka untuk mengembalikan dana pinjaman dan menanggung seluruh dana operasional. Konsep bisnis yang dipilih PT Jakpro saat ini adalah relasi transaksional antara penyewa dan pengelola gedung. Hal ini berimplikasi pada hitungan bisnis yang berlaku saat ini yang sangat memberatkan untuk pegiat seni budaya. DKJ dalam hal ini mendorong adanya transparansi jadwal, koordinasi komunikasi, dan pendekatan bisnis yang berbasis ekonomi budaya.

Untuk itu, Dewan Kesenian Jakarta mendorong adanya sekretariat bersama untuk pengelolaan kawasan TIM yang terintegrasi dan lebih baik dan berpihak kepada pegiat seni budaya. DKJ sedang mengajukan terbentuknya sekretariat bersama yang akan mengatur dan mengkoordinasi mulai dari Tata Kelola Kawasan, mekanisme kurasi dan peminjaman ruang, sampai alur komunikasi. Seluruh konsep dan kesepakatan ini akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman 3 (tiga) pihak tentang Sekretariat Bersama Pengelolaan Kawasan PKJ TIM, antara DKJ, PT Jakpro dan BLUD PKJ TIM.

3. Dewan Kesenian Jakarta telah melakukan negosiasi kepada PT Jakpro dan    BLUD TIM untuk memberikan wewenang penggunaan jadwal 100 hari per   tahun per ruangan  oleh DKJ untuk setiap ruang yang bisa diakses di kawasan   TIM sebagai jalan tengah sampai Pergub 63/2020 dicabut, yang akan    tercantum dalam Nota Kesepahaman 2 pihak tentang  Sekretariat Bersama  dan Tata Kelola kawasan PKJ TIM.

Jadwal 100 hari ini akan digunakan untuk   menyelenggarakan kegiatan kesenian DKJ sebagaimana tercantum dalam   Kepgub No. 1007 Tahun 2022 dan kegiatan kesenian dari kelompok   kesenian terkurasi yang direkomendasikan DKJ. Sementara sisa hari lainnya  akan dilakukan kurasi untuk kegiatan  yang lebih memungkinkan   pengelolaan yang mendatangkan pendapatan finansial untuk mendukung  perawatan dan operasional gedung dan ruang yang ada sesuai dengan   prinsip kurasi ekonomi budaya DKJ.

Sikap DKJ terhadap Pengelolaan Wisma Seni

Salah satu hal kontroversi dari awal revitalisasi sampai saat ini adalah pengelolaan Wisma Seni. Ini adalah asal-muasal penolakan besar, terutama dari kalangan seniman yang menganggap keberadaan hotel berbintang lima, semakin menghilangkan fungsi kawasan PKJ TIM dari ruang publik menjadi ruang komersial. Dalam perkembangannya, penginapan yang dibangun tidak lagi berupa hotel bintang lima, tapi penginapan biasa yang kemudian diberi nama Wisma Seni.

Dari sejak selesai, terhitung sudah 3 (tiga) tahun Wisma Seni tidak bisa diakses dan terbengkalai karena PT Jakpro belum menemukan pengelola profesional yang sesuai. Menyikapi ini, DKJ telah berkali-kali mendorong PT Jakpro untuk segera menunjuk pihak yang bisa diajak kerja sama, agar fasilitas tersebut segera dipakai.

DKJ memandang keberadaan Wisma Seni sebagai fasilitas penunjang akomodasi yang penting, sebab banyak sekali  kegiatan yang berlangsung di PKJ TIM dan melibatkan peserta selain dari Jakarta, luar Jakarta, dan luar negeri. Sehingga keberadaan penginapan dengan harga terjangkau menjadi pendukungsangat krusial untuk kegiatan seni budaya yang berkualitas.

Ketua Pengurus Harian DKJ periode 2023−2026 Bambang Prihadi menjelaskan, pengelolaan Wisma Seni haruslah profesional dan memiliki keberpihakan pada pegiat seni budaya dengan konsep aktivasi berbasis kesenian. Hal ini disampaikan saat menghadiri  penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Jakpro dan Artotel Group, mitra kerja untuk mengelola  Wisma Seni.

Sebagai tindak lanjut, PT Jakpro bersepakat akan melibatkan DKJ untuk membicarakan lebih lanjut implementasi kerja sama tersebut untuk kemudian dituangkan dalam Nota Kesepahaman 3 (tiga) pihak tentang Sekretariat Bersama  Pengelolaan Kawasan PKJ TIM. DKJ akan terus menjalin komunikasi aktif dengan PT Jakpro dan manajemen Wisma Seni untuk memastikan keberpihakan kepada pegiat seni budaya. Beberapa hal yang akan dibahas, antara lain tarif khusus untuk pegiat seni budaya, penamaan ruang-ruang dan aktivasi ruang berbasis kegiatan seni.

Sebagai penutup, Dewan Kesenian Jakarta akan konsisten menjaga dan memastikan terwujudnya  tata kelola kawasan PKJ TIM yang baik, transparan dan berpihak untuk kemajuan seni dan budaya di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan   Indonesia. Untuk itu DKJ mengajak semua pihak untuk mendukung, membantu mengawasi, dan bersama saling mengingatkan agar PKJ TIM mencapai tujuannya menjadi laboratorium, etalase, dan barometer kesenian di Indonesia.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *