GETPOST.ID, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan anggota Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi (Jibang PBB) periode 2021-2025 sebanyak 14 orang. Anggota tersebut dipilih dari berbagai latar belakang berbeda, mulai dari wartawan, dokter, dosen, mantan lurah hingga pensiunan jenderal.
Melalui keputusan gubernur provinsi DKI Jakarta Nomor 693 tahun 2021 (3/6/2021) tentang Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi, Anies menetapkan untuk pelaksanaan tugas forum tersebut biayanya dibebankan pada APBD melalui dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengeloaan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.
Keanggotaan Forum Jibang PBB periode 2021-2025 diketuai oleh Brigjen TNI (Purn) dr. H. Abdul Syukur, SKM dan Sekretaris Indra Sutisna, SKom. Ketua Komite Tata Kehidupan dan Budaya adalah Drs. H. Rusdi Saleh dengan anggota Hj. Diana M. Muzammil dan Drs. H. Yahya Andi Saputra, MHum. Ketua Komite Kesenian dan Pemasaran dr. Sibroh Malisi, MARS dengan anggota Ir. H. Rudi Saputra, MT dan Drs. H. Lahyanto Nadie, MSi. Ketua Komite Pengkajian, Pelatihan, dan Pendidikan Drs. H. Beki Mardani dengan anggota dr. Hj. Rosyana Hasbullah, MPH dan Robi Indra, SSos, SPd. Ketua Komite Pengawasan dan Pengendalian Drs. H. Yoyo Muhtar dengan Apriansyah, S.Kom dan Drs. H. Sofyan Murtado.
Anggota Forum Jibang Perkampungan Budaya Betawi Lahyanto Nadie mengatakan bahwa amanah dari Gubernur PDKI Jakarta Anies Baswedan ini harus dilakukan dengan baik. “Insya Allah kami optimal bekerja untuk kepentingan masyarakat Betawi,” kata Lahyanto.
Menurut dia, Forum Jibang PBB lebih banyak bertugas di area think tank, meliputi penelitian, pengkajian, dan pelestarian budaya. “Jadi ini bukan forum taktis, akan tetapi lebih ke pemikiran,” ujarnya.
Pemikiran harus dikonkretkan berupa hasil penelitian dan penerbitan buku yang dapat diimplementasikan oleh UPK Setu Babakan. Kuncinya adalah bersinergi dan berkolaborasi sehingga produknya dapat berupa event. “Namun yang harus diingat adalah bahwa forum ini adalah akar berpikirnya.”
Langkah pertama yang dilakukan oleh forum adalah pengkajian penataan pedagang kaki lima (PKL) yang berlokasi di bantaran Setu Babakan. Hal ini untuk membuat penataan lebih teratur dan terlihat indah.
Sementara itu, keberadaan PKL saat ini menimbulkan ketidakteraturan, tidak bernuansa Betawi, mengganggu daya tarik wisata Kawasan PBB. Namun, untuk mewujudkan itu, perlu keseriusan dan ketegasan dari para pihak untuk penataan dan pembinaan pedagang.
Rayhani
